kabbondowoso

Program Legislasi Daerah (prolegda) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan

Written by on . Posted in Artikel, Kajian Ilmiah

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, maka peranan DPRD dan

Pemerintah Kabupaten dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) akan lebih meningkat. Proses ini dimulai dari saat perencanaan legislasi daerah

(prolegda) sampai pada Penyebarluasannya.

Prolegda adalah instrument perencanaan Program Pembentukan Peraturan

Daerah yang disusun secara terencana , terpadu dan sistematis .

Penyusunan secara terencana memiliki tujuan agar terbentuk skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pembentukan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan system hukum yang berlaku di daerah dengan semua

elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Terpadu, dalam penyusunan Raperda diperlukan keharmonisan dan

kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota namun peran partisipasi masyarakat dibutuhkan mulai dari penelitian dan penyusunan naskah akademik, sampai dalam proses legislasi di DPRD.