kabbondowoso

SOSIALISASI HUKUM PEMKAB BONDOWOSO 2015

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Berita, Berita Bondowoso

 





  • Sosialisasi Hukum Setda Provinsi Jatim dan PEMKAB Bondowoso di Kantor Kelurahan Nangkaan
  • Panitia dan Peserta Sosialisasi Hukum
  • Narasumber Sosialisasi Hukum
  • Acara Sosialisasi Hukum
  • Acara Sosialisasi Hukum
Bondowoso, Jawa Timur Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, pada bulan Mei 2015 Biro Hukum bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi hukum di 2 (dua) tempat yaitu kelurahan Nangkaan dan desa Bataan. Acara sosialisasi / penyuluhan hukum dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bondowoso, Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur, Kepala Desa setempat, serta masyarakat dari masing-masing desa. Acara dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Materi yang disampaikan para narasumber yaitu : 1) Undang-undang tentang PKDRT, 2) Perlindungan Anak, 3) Undang-undang tertang Perkawinan  

Pemkab Gelar MOU Dengan Kejaksaan Negeri Bondowoso

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Berita, Berita Bondowoso

  • Penandatangan Kesepakatan Bersama

    Penandatangan Kesepakatan Bersama



    MOU 2

  Bupati Bondowoso menghimbau agar SKPD di lingkungan Pemkab agar senantiasa berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso. Penyataan itu ditegaskan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bondowoso dengan Kejari Bondowoso tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara di pendopo Kabupaten, Selasa (28/01/2015). ‎Konsultasi yang dilakukan guna mendapatkan legal opini (pendapat hukum) atau pendampingan ketika menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik ligitasi maupun non ligitasi. Selaras dengan itu, kerjasama Pemkab dan Kejari dilakukan dengan tujuan agar aparatur Pemkab lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dengan adanya kerjasama yang baik ini, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab dalam melaksanakan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum,” tutur Bupati dihadapan Ketua DPRD Bondowoso, Kajari dan jajarannya, serta seluruh SKPD. Secara teknis implementasi, lanjut Bupati, kesepakatan ini diharapkan bahwa apabila SKPD menghadapi permasalahan hukum‎ perdata dan TUN dapat ditindaklanjuti melalui Surat Kuasa Khusu (SKK) kepada Kejari sebagai pengacara negara. Bupati mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejari Bondowoso yang telah bersedia bekerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan TUN. “Harapannya, kesepakatan ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu SKPD dalam melaksanakan tugas serta penegakan hukum,” tukasnya.(humas dan pde)