kabbondowoso

Upaya Penyelenggaraan Meminimalisir Korban Perdagangan Orang

Written by on . Posted in Artikel, Makalah Hukum

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang dimaksud perdagangan orang adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. “Pasal 1 ayat (I )”. Selanjutnya pada tanggal 6 Nopember tahun 2008 telah disahkan Peraturan Presiden Rl Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk selanjutnya  implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan tantangan kita bersama, sebab peraturan perundangan tersebut baru akan ada manfaatnya atau dapat membantu menyelesaikan persoalan perdagangan orang di negeri ini jika dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak terkait. Harus diakui betapa saat ini perdagangan perempuan dan anak sudah semakin meluas di negara kita untuk diperdagangkan ke luar negeri maupun di kota-kota besar. Statistik Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menjadi korban praktek perdagangan adalah perempuan dan anak. Sehingga ketika kita berbicara tentang upaya mencegah dan atau menolong korban perdagangan orang, maka perhatian kita lebih tertuju pada upaya menolong perempuan dan anak. Bentuk Perdagangan Orang
  1. Perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak adalah :
  2. Kerja paksa dan eksploitasi seks
  3. Pembantu rumah tangga (PRT);
  4. Bentuk lain Pekerja Imigran (pekerja pabrik, Restoran, toko kecil);
  5. Penari,penyanyi dan pertukaran budaya (biasanya ke luar negeri dengan janji sebagai duta budaya tapi pada kenyataannya menjadi pekerja seks);
  6. Pengantin Pesanan (dikawini oleh orang kebangsaan asing yang bila telah bosan dijual keperdagangan seks);
  7. Buruh atau pekerja anak;
  8. Penjualan Bayi.
  Pelaku dan Korban Beberapa pihak yang berpotensi menjadi pelaku, yaitu:
  1. Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dulu bernama PJTKI
  2. Agen/calo tenaga kerja;
  3. Aparat pemerintah, jika memalsukan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran, dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara illegal;
  4. Majikan, jika menempatkan pekerja secara eksploitatif, tidak membayar gaji secara proporsif, menyekap pekerja, melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik, memaksa terus bekerja atau menjerat pekerja dengan hutang;
  5. Pemilik atau pengelola rumah bordil;
  6. Orang tua ataupun sanak saudara dapat dianggap sebagai pelaku manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudarannya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau pihak lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka dengan penghasilan yang akan diterima oleh anak/saudara mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi hutangnya dan menjerat anaknya untuk menjadi alat barter dalam penyelesaian masalah, misalnya untuk keluar dari lilitan hutang;
  7. Suami juga bisa menjadi pelaku, jika ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim atau memberi kesempatan atau memaksa isterinya untuk bekerja di suatu tempat demi keuntungan ekonomi. Misalnya menempatkannya dalam status budak yang harus bekerja keras dalam kendalinya atau memaksanya melakukan prostitusi.
Pada dasarnya selama ini yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang tidak pandang bulu, siapa saja (setiap orang) dapat menjadi korban perdagangan khususnya perempuan dan anak diantaranya: Anak-anak jalanan, Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/ informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilihnya, Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang sedang menjadi pengungsi, perempuan dan anak miskin di kota-kota besar atau di pedesaan, Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara, Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang, Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Perempuan yang menjadi korban perkosaan, dan lain seabagainya.  Maka tidak dapat dipungkiri bila Undang-Undang  PTPPO  membawa harapan kehidupan yang lebih baik, dengan efektifnya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, berarti dapat diminimalkan jumlah korban perdagangan orang (terutama dari kalangan perempuan dan anak)