kabbondowoso

LOMBA KADARKUM TINGKAT KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Uncategorized

  • Registrasi 
             

  • Sambutan pak Ahmad

  • IMG_5572

  • IMG_5624

  • IMG_5593

  • IMG_5636

  • Dewan Juri

  • Juara I

  • Juara II

  • Juara III

  • Juara Harapan I

  • Juara Harapan II

  • Registrasi Peserta Lomba Kadarkum Tahun 2015
  • Sambutan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bondowoso
  • Sambutan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
  • Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten tahun 2015
  • Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten tahun 2015
  • Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten tahun 2015
  • Dewan Juri dan Pemandu Lomba
  • Juara I Sumber Kalong sebagai perwakilan dari Kecamatan Wonosari
  • Juara II Desa Ampelan Kecamatan Wringin
  • Juara III Desa Wonokerto Kecamatan Klabang
  • Juara Harapan I Desa Kupang Kecamatan Curahdami
  • Juara harapan II Desa Tanggulangin Kecamatan Tegalampel
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan pendekatan :
  1. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
  2. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;
  3. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
  4. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.
Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan dalam bentuk :
  1. ceramah;
  2. diskusi;
  3. temu sadar hukum;
  4. pameran;
  5. simulasi;
  6. lomba kadarkum;
  7. konsultasi hukum;
  8. bantuan hukum; dan/atau
  9. dalam bentuk lain.
Menindaklanjuti Permenkumham tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur Tanggal 3 Maret 2015 Nomor : W15-UM.01.01-100 Perihal Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), maka Pmerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso mengadakan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Tahun 2015 yang merupakan tindak lanjut atas pembentukan dan pembinaan KADARKUM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Lomba Kadarkum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat, menciptakan narasumber hukum dari masing-masing desa untuk warga desanya serta untuk seleksi Lomba Kadarkum Tingkat Bakorwil dan Tingkat Provinsi yang akan digelar pada tahun 2015 demikian yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bondowoso dalam sambutannya pada lomba KADARKUM yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam sambutannya menyampaikan bahwa hukum itu sifatnya dinamis dan berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat mengadopsi dan menunjang kondisi dan situasi yang ada di masyarakat, untuk itu diperlukan masyarakat yang sadar dan peduli akan hukum agar tercipta ketertiban hukum. Lomba yang diikuti oleh 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso dengan mengirimkan perwakilannya dari desa tersebut dimenangkan oleh : 1. Juara I Desa Sumber Kalong sebagai perwakilan dari Kecamatan Wonosari 2. Juara II Desa Ampelan Kecamatan Wringin 3. Juara III Desa Wonokerto Kecamatan Klabang 4. Juara Harapan I Desa Kupang Kecamatan Curahdami 5. Juara harapan II Desa Tanggulangin Kecamatan Tegalampel Setiap pemenang mendapatkan hadiah berupa tropi dan uang pembinaan.  Dewan Juri Lomba KADARKUM terdiri dari unsur Kepolisian Resort Bondowoso dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Lebih lanjut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan bahwa diharapkan dari lomba ini akan tercipta bibit-bibit KADARKUM yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat desa dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (abdil_baghukumsetdabondowoso)

IJEN TRAIL RUNNING AND BONDOWOSO NIGHT RUN 10 K

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Pengumuman

Untuk memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke 70 dan Hari Jadi Bondowoso yang ke 196, PEMKAB Bondowoso mengadakan event yang baru pertama kali dilaksanakan di Bondowoso. Event dengan nama “Ijen Trail Running and Bondowoso Night Run 10 K”. Untuk Info lebih lanjut silahkan klik website kami dibawah ini IJEN TRAIL RUNNING

SOSIALISASI HUKUM PEMKAB BONDOWOSO 2015

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Berita, Berita Bondowoso

 





  • Sosialisasi Hukum Setda Provinsi Jatim dan PEMKAB Bondowoso di Kantor Kelurahan Nangkaan
  • Panitia dan Peserta Sosialisasi Hukum
  • Narasumber Sosialisasi Hukum
  • Acara Sosialisasi Hukum
  • Acara Sosialisasi Hukum
Bondowoso, Jawa Timur Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, pada bulan Mei 2015 Biro Hukum bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi hukum di 2 (dua) tempat yaitu kelurahan Nangkaan dan desa Bataan. Acara sosialisasi / penyuluhan hukum dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bondowoso, Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur, Kepala Desa setempat, serta masyarakat dari masing-masing desa. Acara dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Materi yang disampaikan para narasumber yaitu : 1) Undang-undang tentang PKDRT, 2) Perlindungan Anak, 3) Undang-undang tertang Perkawinan  

Pemkab Gelar MOU Dengan Kejaksaan Negeri Bondowoso

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Berita, Berita Bondowoso

  • Penandatangan Kesepakatan Bersama

    Penandatangan Kesepakatan Bersama



    MOU 2

  Bupati Bondowoso menghimbau agar SKPD di lingkungan Pemkab agar senantiasa berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso. Penyataan itu ditegaskan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bondowoso dengan Kejari Bondowoso tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara di pendopo Kabupaten, Selasa (28/01/2015). ‎Konsultasi yang dilakukan guna mendapatkan legal opini (pendapat hukum) atau pendampingan ketika menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik ligitasi maupun non ligitasi. Selaras dengan itu, kerjasama Pemkab dan Kejari dilakukan dengan tujuan agar aparatur Pemkab lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dengan adanya kerjasama yang baik ini, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab dalam melaksanakan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum,” tutur Bupati dihadapan Ketua DPRD Bondowoso, Kajari dan jajarannya, serta seluruh SKPD. Secara teknis implementasi, lanjut Bupati, kesepakatan ini diharapkan bahwa apabila SKPD menghadapi permasalahan hukum‎ perdata dan TUN dapat ditindaklanjuti melalui Surat Kuasa Khusu (SKK) kepada Kejari sebagai pengacara negara. Bupati mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejari Bondowoso yang telah bersedia bekerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan TUN. “Harapannya, kesepakatan ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu SKPD dalam melaksanakan tugas serta penegakan hukum,” tukasnya.(humas dan pde)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN INDUSTRI

Written by on . Posted in Artikel, Makalah Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN INDUSTRI

A. Pendahuluan Sebenarnya dalam sistem hukum pidana dimungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana, mengikuti acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atau melakui putusan pidana bersyarat. Dalam Raker Teknis Gabungan Mahkamah Agung dengan pengadilan –pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama pada tahun 1985 di Yogyakarta disepakati tentang Patokan Pemidanaan (Sentencing Standard) yang mewajibkan Hakim dalam putusannya mencantumkan alasan yang lengkap di dalam pertimbangannya (motieverings plicht), antara lain :
  1. Adanya pelanggaran atas norma hukum (normovertreding);
  2. Bobot tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
  3. Segala hal ihwal mengenai diri terdakwa;
  4. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atau masyarakat dan atau negara. 1
Berkaitan dengan permohonan saksi korban untuk memperoleh ganti kerugian, yang diajukan sebelum jaksa PU membacakan rekuisitur atau setidak-tidaknya sebelum Hakim menetapkan putusannya, kiranya Hakim dapat memenuhi permohonan tersebut setelah mempertimbangkan dari seluruh aspek yang disarankan menurut pedoman di atas, khususnya apabila menyangkut kerugian dan penderitaan sebagai akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atau masyarakat dan atau negara. Mahkamah Agung RI juga pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5, Tanggal 3 September 1972, yang pada pokoknya mengarahkan para hakim agar pidana yang dijatuhkan atas diri tersangka harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Dengan demikian, dapat saja kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban ditetapkan sebagai masyarakat khusus dalam Pidana Bersyarat, apabila Hakim berpendapat ganti kerugian yang diminta dapat dipersamakan sebagai nestapa yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. Walaupun mungkin saja Hakim sampai pada kesimpulan untuk tidak memenuhi permintaan ganti kerugian yang diajukan saksi korban, dan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan atau denda atas diri terdakwa yang harus segera dijalankan.